Fenomena cancel culture di media sosial menjadi salah satu bentuk baru partisipasi publik dalam menanggapi kasus pelecehan seksual di Indonesia. Keterlambatan respons institusi hukum mendorong masyarakat untuk menggunakan media sosial sebagai ruang advokasi, kontrol sosial, sekaligus solidaritas digital. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna cancel culture sebagai bentuk kontrol sosial digital, mengungkap latar belakang sosial dan budaya yang melatarbelakanginya, serta menjelaskan bentuk dan pola ekspresinya dalam kasus pelecehan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam terhadap enam narasumber yang terlibat dalam isu advokasi dan pengalaman langsung terkait cancel culture. Data dianalisis menggunakan teori kontrol sosial, norma kolektif, dan spiral of silence untuk menafsirkan dinamika sosial yang terjadi di ruang digital.Hasil penelitian menunjukkan bahwa cancel culture berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial horizontal yang efektif menekan institusi maupun pelaku untuk bertanggung jawab. Solidaritas digital muncul sebagai refleksi nilai kebersamaan masyarakat Indonesia, meskipun sifatnya cenderung temporer. Selain itu, cancel culture memberikan ruang alternatif bagi korban untuk melawan budaya diam, namun sekaligus menyimpan risiko berupa victim blaming dan doxing. Temuan penting lainnya adalah bahwa dukungan personal melalui pesan langsung terbukti memiliki dampak signifikan terhadap keberdayaan korban, bahkan lebih kuat dibanding viralitas massal yang cepat meredup.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa cancel culture di Indonesia merupakan fenomena ambivalen: ia mampu menjadi instrumen advokasi yang memperkuat suara korban, tetapi juga berpotensi menciptakan tekanan baru. Oleh karena itu, dibutuhkan literasi digital, perlindungan korban, serta sinergi antara advokasi digital dan lembaga hukum agar cancel culture dapat menjadi mekanisme sosial yang berkeadilan


Kata Kunci: Cancel Culture, Media Sosial, Pelecehan Seksual, Solidaritas Digital, Kontrol Sosial