Tingginya minat wisatawan untuk berkunjung ke Puncak, Bogor membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, khususnya para pedagang kaki lima (PKL) dengan mendirikan lapak-lapak atau bangunan liar di sepanjang jalur Puncak untuk berjualan. Keberadaan PKL ini menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum, serta mengakibatkan kepadatan lalu lintas kawasan Puncak. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menata kawasan Puncak untuk mengembalikan fungsi tata ruang kota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan relokasi PKL dengan melalui proses sosialisasi dan membagikan surat edaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menerapkan kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima di kawasan Puncak. Penelitian ini menggunakan Nine-Step Public Relations Planning Model oleh Ronald D. Smith, dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur (buku dan jurnal), observasi lapangan, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam proses relokasi masih bersifat satu arah dan belum melibatkan partisipasi aktif dari para PKL secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan sebagian besar pedagang kaki lima menolak untuk direlokasi ke lokasi baru yang telah disediakan, yaitu Rest Area Gunung Mas. Kesimpulan dari penelitian ini strategi komunikasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor masih kurang efektif dalam relokasi pedagang kaki lima Puncak, Bogor.

Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Pemerintah Kabupaten Bogor, Relokasi, Pedagang Kaki Lima