Etika komunikasi dalam proses penyidikan kepada korban tindak kekerasan seksual mendapat perhatian dari pemerintah sebagai birokrasi dan anggota DPR sebagai legislative. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan prinsip etika komunikasi dalam proses penyidikan oleh Subdirektorat Perlindungan Perempuan dan Anak (Subdit PPA) Polda Bali guna menghindari secondary trauma pada korban serta membangun reputasi Polri yang Presisi. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Untuk mengatasi hambatan tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan komunikasi berbasis trauma (trauma-informed interviewing), penyempurnaan SOP penyidikan yang lebih humanis, serta kolaborasi dengan psikolog dan lembaga pendamping korban. Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan penyidikan dan penguatan pengawasan internal juga diperlukan. Dengan penerapan komunikasi yang etis dan sensitif terhadap korban, Polri dapat meningkatkan profesionalisme dalam penanganan kasus, sekaligus membangun reputasi institusi yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika komunikasi berbasis empati dan teknik elicitation menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan korban. Namun, terdapat berbagai hambatan, seperti tekanan institusional, keterbatasan sumber daya, dan stigma terhadap korban yang masih terjadi dalam proses penyidikan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan strategi komunikasi penyidikan yang efektif untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Kata Kunci: etika komunikasi, penyidikan, secondary trauma, Polda Bali, reputasi Polri