Kudeta militer di Myanmar telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kudeta kembali dilakukan dibawah pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing dan mengancam demokratisasi Myanmar pada 01 Februari 2021. Penyebab kudeta tersebut karena pihak militer negara tersebut menuduh terdapat kecurangan selama proses pemungutan suara pemilu dalam hal daftar pemilih. ASEAN sebagai wadah Perserikatan Bangsa-Bangsa Negara Asia Tenggara saat ini menjadi fokus perhatian dunia terhadap langkah-langkah dalam mengatasi konflik tersebut. Tahun 2023, merupakan giliran Indonesia yang menjabat sebagai Ketua ASEAN. Pada masa keketuaan ini, Indonesia membawa tantangan dan peluang tersendiri dalam mengatasi permasalahan kudeta di Myanmar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Indonesia dalam menangani isu Myanmar selama kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengambilan data primer melalui wawancara dan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia tetap menggunakan metode five point concesus dan quiet diplomacy dalam upaya penyelesaian kudeta di Myanmar. Penyelesaian kasus kudeta di Myanmar juga tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu periode kepemimpinan Oleh karena itu, Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 dinyatakan belum bisa membawa kemajuan terkait penyelesaian kasus kudeta di Myanmar.

Kata Kunci: Kudeta Myanmar, ASEAN, Keketuaan ASEAN, Upaya Penyelesaian, Five Point Concesus, Quiet Diplomacy