Dalam situasi konflik, perempuan dan anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan menjadi korban dari tindak pelecehan, diskriminasi, dan kekerasan. Munculnya isu ketidaksetaraan gender di situasi konflik sosial menarik perhatian masyarakat internasional, karena tidak hanya Indonesia yang menghadapi permasalahan tersebut, melainkan negara-negara lain di dunia. Salah satu cara yang dilakukan untuk menangani permasalahan ketidaksetaraan gender adalah dengan melakukan kerjasama internasional dengan negara-negara di dunia ataupun organisasi internasional. Dalam menangani masalah tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kemenko PMK bekerja sama dengan UN Women dengan mengadopsi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan, dalam bentuk program Rencana Aksi Nasional Untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) 2014-2019. Program RAN P3AKS perlu didukung, dipromosikan, dan dipenuhi oleh semua pihak yang terkait dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara, dokumen, dan triangulasi. Pengadopsian DK PBB Nomor 1325 dalam program RAN P3AKS pada tahun 2014-2019 sendiri masih kurang efektif, karena kuranngnya koordinasi dan kolaborasi yang optimal dari seluruh pihak yang terlibat. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana kerjasama Kemenko PMK dan UN Women dalam program RAN P3AKS pada tahun 2014-2019.

Kerjasama Internasional, Kemenko PMK, UN Women, RAN P3AKS.