Kemunculan Kekhilafahan Islamic State (IS) telah menjadi diskursus di dalam studi ilmu Hubungan Internasional, baik dari segi konsep negara dan pengaruh agama di dalamnya. Wacana pembentukan negara yang dicanangkan oleh IS diduga dapat menabrak konsep kenegaraan yang berlaku di era modern. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) sebagai aktor yang memiliki kapasitas dalam konteks pembentukan norma dan pemahaman terkait fenomena keamanan yang terjadi di dunia internasional telah menunjukkan penolakannya atas status kenegaraan IS dengan menginterpretasikan entitas tersebut sebagai kelompok teroris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar yang digunakan oleh DK-PBB dalam mengonstruksikan interpretasi tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilandasi oleh teori konstruktivisme serta konsep kenegaraan (statehood). Penelitian ini menggunakan teknik analisis wacana kritis untuk menganalisa data yang dikumpulkan dari literatur yang tersebar di internet. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemaknaan DK-PBB atas status kenegaraan IS terbentuk dari tiga basis, yang meliputi: basis aktivitas/tujuan, identitas, dan hubungan yang terkait dengan norma serta unsur-unsur pembentukan negara yang terkandung di dalam Konvensi Montevideo.