Pada saat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua terbit dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2015 tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu, muncul reaksi protes dan penolakan dari peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja yang seharusnya sudah dapat mencairkan saldo Jaminan Hari Tua pada saat telah menjadi peserta minimal 5 tahun dan 1 bulan dari sejak berhenti bekerja, menjadi minimal 10 tahun itupun hanya tunai 10% atau 30% berbentuk uang muka perumahan, jumlah utuh dapat diterima apabila usia peserta sudah 56 tahun. Peraturan baru tersebut menimbulkan gejolak dan krisis terjadi karena kemarahan pekerja terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan kurangnya sosialisasi atas perubahan aturan tersebut. Untuk memulihkan citra dan meyakinkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan bukan pencetus aturan baru ini, maka Divisi Komunikasi menjalankan strategi untuk memulihkan citra setelah krisis yang merupakan strategi dari Image Restoration Theory yang dikembangkan oleh Benoit (1997). Melalui pendekatan penelitian metode deskriptif kualitatif, diketahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan LSPR
iimengaplikasikan strategi-strategi dalam IRT tersebut. Berdasarkan analisa data, strategi Image Restoration yang diambil oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah Denial, Shifting Blame, Evasion of Responsibility (Provokasi, Defeasibility, dan Good Intentions), Reduce the Offensiveness (Bolstering, Minimization, Transcendence), dan Corrective Action