Transformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dari sistem konvensional menuju digital telah menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi negara. Penelitian ini membahas evolusi sistem pengadaan pemerintah di Indonesia, mulai dari era manual yang rawan praktik korupsi hingga implementasi e-Procurement yang bertujuan untuk menekan potensi KKN. Dalam perspektif Karl Marx, perubahan sistem informasi pengadaan barang dan jasa dapat dilihat sebagai akibat dari kontradiksi dalam sistem yang memerlukan perbaikan. Namun, meskipun digitalisasi telah mengurangi penyalahgunaan wewenang, fenomena fraud dalam pengadaan masih menjadi isu yang perlu dikaji lebih lanjut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem e-Procurement telah membawa banyak manfaat, tantangan tetap ada, terutama terkait eksploitasi harga dan spesifikasi barang atau jasa yang tidak sepadan dengan nilai yang diterima oleh penyedia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, pemanfaatan teknologi yang lebih canggih, serta reformasi kebijakan yang lebih tegas dalam memastikan pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan secara adil dan transparan

Kata Kunci: Layanan pengadaan elektronik, Pengadaan Pemerintah, determinasi teknologi, Layanan Pengadaan Secara Elektronik.