Aksi demonstrasi “Black Lives Matter” 2020 berlangsung di lebih dari 74 negara di dunia, tidak terkecuali salah satunya di Australia. Puluhan ribu masyarakat Australia berpartisipasi dalam aksi demonstrasi gerakan sosial ini, selain sebagai bentuk dari aksi solidaritas terkait kematian George Floyd, juga untuk menuntut keadilan dan kesetaraan di negaranya bagi seluruh masyarakat Australia, tidak terkecuali bagi masyarakat Aborigin dan juga Penduduk Pribumi Selat Torres (Torres Strait Islander People). Pemerintah Australia mengeluarkan beberapa upaya berbentuk kebijakan publik terhadap tuntutan demonstrasi “Black Lives Matter” yang berlangsung di negaranya pada tahun 2020. Upaya-upaya ini dikeluarkan oleh pemerintah Australia guna menjawab permasalahan yang berlangsung di masyarakat, serta menjawab tuntutan yang diberikan oleh masyarakat Australia melalui aksi demonstrasi “Black Lives Matter”. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep gerakan sosial dan konsep kebijakan publik untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui upaya apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia terhadap tuntutan demonstrasi “Black Lives Matter” pada tahun 2020, serta kaitannya dengan kebijakan publik dari pemerintah Australia. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dimana hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Australia diantaranya adalah: melakukan pendirian dan pendanaan “Custody Notification Service” (CNS), membuat adanya perjanjian nasional baru tentang “Closing the Gap Targets”, penundaan pengambilan keputusan terkait “Raising the Age of Criminal Responsibility”, dan yang terakhir adanya pembentukan komite parlemen New South Wales guna menyelidiki kematian masyarakat Aborigin dalam tahanan.

Kata kunci: Gerakan Sosial, Black Lives Matter, Upaya Pemerintah, Kebijakan Publik, Australia.