Pendidikan adalah hak semua orang tanpa terkecuali. Hal tersebut merujuk kepada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dari United Nations tahun 1948 Pasal 26 ayat 1 yang berisi tentang kewajiban bagi setiap negara dalam berupaya agar masyarakatnya dapat memperoleh hak dan kewajibannya dalam Pendidikan. Hal ini termasuk masyarakat imigran Indonesia yang berada di luar Indonesia, dimana merujuk pada Undang- Undang dasar Indonesia tahun 1945 pasal 31 yang berisikan setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan Pendidikan yang layak. Hal ini yang sedang dilakukan Indonesia dalam mengupayakan Pendidikan Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya di daerah Sarawak, Malaysia. Studi ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi WNI di Sarawak, Malaysia, dalam mendapatkan hak Pendidikan. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang didapatkan. Dalam studi ini melalui wawancara bersama dengan Koordinator Penghubung CLC Sarawak, Guru Bina CLC Sarawak serta salah satu WNI di Sarawak. Ditemukan bahwa, pemerintah Indonesia sudah melakukan diplomasi melalui koordinasi, kolaborasi dan kerjasama dengan pihak Malaysia sebagai upaya dalam penyediaan pelayanan Pendidikan untuk memenuhi hak asasi warga Indonesia yang berada di Sarawak. Terdapat 66 Community Learning Center (CLC) sebagai tempat para WNI di Sarawak bersekolah serta 60 sekolah mitra untuk para lulusa CLC melanjutkan sekolahnya di Indonesia. Dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia WNI yang berada di Sarawak dalam hal Pendidikan, didapati beberapa hambatan yang terjadi selama proses diplomasi Pendidikan dilakukan. Pemberian fasilitas yang lebih baik dan peningkatan jumlah guru di CLC (Community Learning Center) Sarawak, merupakan upaya yang perlu dilakukan oleh Indonesia untuk memenuhi hak Pendidikan WNI di Sarawak secara penuh.

Kata kunci: Diplomasi, Hak, Pendidikan, Sarawak, WNI