Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasi regional yang bertujuan untuk membina kerja sama dan menjaga perdamaian dan stabilitas di seluruh kawasan Asia Tenggara dan negara-negara anggotanya. ASEAN telah sukses dalam melakukan hal tersebut sejak didirkannya pada tahun 1967. Namun, pergolakan politik domestik yang disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia tetap menjadi masalah utama, sehingga seringkali memusatkan ASEAN pada garis bidik kritikan dan kecaman internasional. Meskipun ASEAN memiliki mekanisme hak asasi manusianya yang dijalankan melalui ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar implementasinya belum maksimal. Berkaitan dengan hal itu, banyak kalangan akademisi yang beranggapan bahwa ketidakmaksimalan tersebut berasal dari kepatuhan negara-negara anggota terhadap prinsip non-interferensi atau yang lebih dikenal sebagai The ASEAN Way. Oleh karenanya, mekanisme hak asasi manusia ASEAN terbatas untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dalam mengambil tindakan nyata terhadap pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang terjadi di Myanmar pasca kudeta tahun 2021. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mengidentifikasi isu-isu sentral, termasuk prinsip non-interferensi, yang dapat dilihat sebagai hambatan bagi implementasi mekanisme hak asasi manusia ASEAN. Penulis akan memasukkan konsep relativisme budaya hak asasi manusia bersama dengan teori konstruktivisme guna mendukung analisis, dengan harapan bahwa penulis dapat menghasilkan karya tulis akademis yang jelas dan komprehensif terkait lingkup ASEAN dan hak asasi manusia.