Aktivitas Government Public Relations (GPR) yang ada pada instansi pemerintahan sangat menarik untuk diteliti, sampai saat ini GPR belum sepenuhnya dapat diterapkan dengan baik oleh kelembagaan. Pada dasarnya aktivitas GPR yang dilakukan harus mempunyai strategi yang mumpuni serta diharapkan bersinergi dengan aturan yang telah ada melalui tugas dan fungsi yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Penelitian ini berfokus pada analisa aktivitas yang ada pada GPR di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), bagaimana cara GPR melakukan hubungan kepada pemangku kepentingannya khususnya pada perusahaan. Hal ini semakin menarik untuk diteliti terhadap bagaimana hasil analisa terhadap aktivitas yang dilakukan oleh GPR nya dapat membawa kesesuaian terhadap kegiatannya. Penelitian ini menggunakan konsep utama government public relations yang diadopsi dari Otto Lerbinger (2008) membahas mengenai empat elemen penting yaitu direct lobbying, grassroot lobbying, electoral activities dan litigation coomunication. Hasil penelitian ini diketahui bahwa aktivitas GPR mempunyai peran yang sangat penting sebagai ujung tombak pemerintah. GPR pada Ditjen Minerba masih belum efektif dan maksimal serta kurang menonjol dirasakan terhadap strategi dan aktivitasnya. GPR di Ditjen Minerba juga dikelola dan dikoordinir secara langsung oleh Kementerian ESDM dibawah Biro Komunikasi, Layanan Publik dan kerjasama (Biro KLIK). Disimpulkan oleh peneiliti bahwa masih banyak diperlukannya perbaikan dan pengembangan atas kegiatan yang sudah dilakukan. Pentingnya komunikasi dan interaksi untuk membuat akses dan jaringan yang baik pula di kelembagaan pemerintah dapat menjadi penunjang kesuksesan atas strategi serta aktivitas yang dilakukan oleh GPR.

Kata kunci: Government Public Relations, ESDM, Komunikasi